Dalam upaya mencari jalan keluar, muncul opsi pengalihan TPP ASN ke dalam belanja jasa sebagai strategi menjaga keseimbangan struktur APBD. Dengan cara ini, porsi belanja pegawai tetap dapat dikendalikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, Didit mengingatkan bahwa solusi daerah tidak akan cukup tanpa dukungan pusat. Ia berharap tidak ada kebijakan pemotongan transfer dana ke daerah, sembari mendorong peningkatan PAD sebagai fondasi kemandirian fiskal.
Di balik diskusi dan kalkulasi anggaran, tersimpan harapan besar dari para PPPK. Harapan untuk tetap bekerja, tetap mengabdi, dan tetap memiliki masa depan.
Jika seluruh skema yang tengah dirancang dapat berjalan, maka bayang-bayang pemutusan kerja bisa ditepis. Namun untuk saat ini, mereka masih menunggu—di antara aturan yang kaku dan harapan yang terus diperjuangkan.
