Babel masih menghadapi pekerjaan besar. Kemiskinan harus ditekan. Infrastruktur harus diperkuat. Ekonomi daerah harus bergerak. Dan lapangan pekerjaan harus semakin terbuka.
Sebab di balik setiap program pemerintah, ada wajah masyarakat yang menunggu hasilnya.
Ada keluarga yang berharap kehidupan lebih layak. Ada anak muda yang membutuhkan pekerjaan. Ada pelaku usaha yang membutuhkan ekonomi yang tumbuh. Ada pula masyarakat di pelosok yang menunggu pembangunan benar-benar menyentuh wilayah mereka.
Karena itu, kesepakatan KUA-PPAS bukanlah garis akhir. Justru dari sinilah pertarungan sesungguhnya dimulai—memastikan rencana pembangunan tidak berhenti sebagai kalimat indah dalam dokumen anggaran.
Kesepakatan antara Pemprov Babel dan DPRD menjadi landasan untuk menyusun rancangan APBD. Selanjutnya, program dan kegiatan akan diarahkan sesuai kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah.
Hidayat berharap perubahan anggaran dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Dan harapan itu kini berpindah ke meja pembahasan APBD.
Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak akan mengukur keberhasilan APBD dari berapa banyak halaman dokumen yang disusun atau seberapa besar angka anggaran yang tercantum.
Masyarakat akan mengukurnya dari hal yang jauh lebih sederhana: apakah hidup mereka menjadi lebih baik.
