“Kami meminta dilakukan verifikasi DTKS sehingga klasifikasi desil masyarakat menjadi semakin akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan sosial yang lebih tepat,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Wali Kota turut menjelaskan langkah pemerintah daerah dalam menyikapi kenaikan harga BBM. Sejak awal, Pemkot telah menerapkan kebijakan efisiensi melalui pengendalian penggunaan kendaraan dinas dan pembatasan perjalanan dinas.
Menurutnya, perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan operasional pemerintah kini diberlakukan dengan sangat selektif, terutama untuk perjalanan ke luar daerah.
“Kita mengurangi perjalanan dinas dan memperketat penggunaannya. Ini menjadi salah satu bentuk efisiensi yang terus kami jalankan,” ungkapnya.
Secara keseluruhan, kebijakan penghematan yang diterapkan Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp13 miliar dari berbagai komponen belanja.
Sinergi antara penyediaan data yang akurat melalui Sensus Ekonomi dan disiplin pengelolaan anggaran tersebut diharapkan menjadi pijakan kuat bagi pembangunan Kota Pangkalpinang yang lebih efektif, efisien, dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
