Ranperda, menurutnya, harus tetap berpijak pada NSPK agar tidak berbenturan dengan regulasi nasional. Ia juga mengingatkan agar cakupan aturan diperluas, termasuk mengakomodasi mineral ikutan, tailing, hingga potensi logam tanah jarang.
“Regulasi harus utuh. Jangan ada celah yang justru merugikan di kemudian hari,” pesannya.
Gagasan lanjutan pun muncul—forum diskusi lintas kementerian dan lembaga untuk memperdalam substansi Ranperda agar benar-benar matang dan aplikatif.
Ruang rapat pun berubah menjadi ruang dialektika. MeHoa mengangkat isu teknis terkait mata uang, sementara Maryam menajamkan diskusi soal ragam mineral ikutan.
Pada akhirnya, pertemuan ini meninggalkan satu benang merah—bahwa perjuangan daerah tidak boleh setengah hati.
Ranperda ini diharapkan menjadi pijakan baru. Bukan hanya untuk mengatur, tetapi untuk melindungi, memberdayakan, dan mengembalikan manfaat tambang kepada rakyat.
Kini tinggal satu pertanyaan: seberapa jauh komitmen itu akan diwujudkan?
