“Saya lebih nyaman kalau penyidik langsung bertanya ke pihak masyarakat adat di sana, supaya tidak ada kesalahan dalam penyebutan nama, jabatan, maupun wilayah,” ujarnya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan penyelesaian melalui pendekatan restorative justice, Pandji mengaku hal itu tidak dibahas secara rinci dalam pemeriksaan. Meski demikian, ia tetap berharap pendekatan tersebut bisa menjadi jalan penyelesaian.
“Harapannya tentu restorative justice yang dikedepankan, karena komunikasi dengan perwakilan sah masyarakat Toraja sudah terjadi,” ucapnya.
Kasus ini bermula dari laporan Aliansi Pemuda Toraja pada November 2025 yang menilai materi stand-up comedy Pandji tentang prosesi pemakaman adat Toraja mengandung unsur penghinaan dan bernuansa SARA.
Sejak laporan tersebut masuk, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli, termasuk admin kanal YouTube milik Pandji. Sebagai bagian dari proses penyelesaian secara kultural, Pandji juga telah menjalani sanksi adat Toraja pada Februari 2026.
Kini, publik menunggu langkah selanjutnya dari aparat penegak hukum dalam menentukan arah penyelesaian kasus yang sempat menjadi sorotan nasional tersebut.
