Desakan ini muncul setelah rentetan polemik terus berulang dan kian memperburuk citra penegakan ketertiban di Kota Pangkalpinang.
“Lah banyak igak polemik e bang. Mulai dari dugaan pembiaran tambang timah ilegal, isu aliran dana Parit Enam, sampai kejadian terbaru yang menyeret keluarga pejabat ke ruang publik dan aparat penegak hukum ini tidak bisa dianggap sepele,” sambung Novri melalui pesan whatsapp.
Novri menilai, jabatan strategis seperti Kasat Pol PP seharusnya menjadi contoh ketegasan, etika dan keteladanan. Namun ditangan Efran, justru sebaliknya.
Berbagai isu menyeret nama pejabat nomor satu aparatur penegak perda di Kota Pangkalpinang ini. “Non aktifkan lah, dinilai telah menimbulkan kegaduhan publik dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak perda,” pinta mahasiswa Hukum Tata Negara Universitas Pertiba yang sedang fokus ke organisasi ini.
Ia menambahkan, meski konflik semalam di ruang maya yang menyebabkan kegaduhan di ruang nyata dilakukan istri kedua Efran. Namun dampaknya tidak bisa dipisahkan dari jabatan melekat, apalagi Efran pun hadir di Mapolresta saat mediasi semalam.
“Kalau sudah berulang kali membuat gaduh dan mencoreng institusi, maka solusi paling rasional adalah nonaktif sementara. Baru nanti proses lelang dilakukan untuk mengganti jabatan itu,” tambah Novri.
Keributan berujung pada pengerahan aparat keamanan, menurutnya mencerminkan kegagalan menjaga etika dan wibawa pejabat publik.
SAPMA Pemuda Pancasila Babel meminta Walikota Pangkalpinang tidak menutup mata dan segera mengambil langkah tegas.
“Ini bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal menjaga marwah pemerintah daerah dan ketertiban umum. Dan yakinlah pembiaran yang dilakukan hanya akan memperpanjang polemik dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” sambung Novri.
