Tak Naikkan Pajak, Pangkalpinang Tempuh Jalan Efisiensi dan Optimalisasi PAD Hadapi Tekanan APBD 2026 (E: Yosua.Asw)
PANGKALPINANG, LIPUTANSATU.COM, – Ketika banyak daerah menghadapi tekanan fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Pangkalpinang memilih strategi berbeda. Pemerintah memastikan tidak akan membebani masyarakat dengan kenaikan pajak maupun retribusi, melainkan fokus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sudah dimiliki.
Langkah tersebut disampaikan Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin saat mengikuti asistensi daerah terkait proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk Tahun Anggaran 2026 bersama Kementerian Dalam Negeri, Senin (8/6/2026).
Dalam forum tersebut, Kemendagri memaparkan hasil analisis APBD 2026 yang dikaitkan dengan berbagai indikator pembangunan daerah. Hasilnya, Kota Pangkalpinang memperoleh catatan positif dengan keberhasilan menekan angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional, capaian penanganan stunting yang baik, serta Indeks Pembangunan Manusia yang berada jauh di atas rata-rata nasional. Sementara itu, tingkat pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah karena sedikit lebih tinggi dibanding angka nasional.
Kemendagri juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pengelolaan persampahan, parkir, pajak daerah, dan retribusi.
Prof. Saparudin mengungkapkan bahwa kinerja PAD Pangkalpinang terus mengalami pertumbuhan. Hingga Mei 2026, realisasi PAD telah mencapai Rp100,65 miliar, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp89,28 miliar.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa peningkatan tersebut tidak ditempuh melalui kebijakan menaikkan tarif.
“Kita tidak akan menaikkan tarif. Yang kita lakukan adalah optimalisasi pendapatan dari sektor yang sudah ada,” katanya.
