Tingginya harga tersebut menjadi beban tambahan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU atau tidak memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan bahan bakar.
Selain harga, masyarakat juga menyoroti keterbatasan kuota BBM, jauhnya jarak SPBU, dan minimnya petugas pelayanan yang dinilai turut memperburuk situasi.
Berbagai persoalan itu memperlihatkan perlunya evaluasi terhadap distribusi dan pelayanan BBM. Masyarakat membutuhkan kepastian akses agar kegiatan sehari-hari dan usaha mereka tidak terus terganggu.
Tiga Tuntutan untuk Memperbaiki Pelayanan
Dalam menyampaikan aspirasi, masyarakat mengusulkan tiga langkah utama.
Pertama, menambah kuota BBM agar ketersediaannya lebih sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, memperpanjang jam operasional SPBU untuk memberikan waktu pelayanan yang lebih luas dan membantu mengurangi penumpukan kendaraan. Ketiga, menyediakan jalur khusus bagi nelayan dan petani agar kebutuhan BBM untuk kegiatan produktif dapat dilayani secara lebih efektif.
Masyarakat juga menekankan pentingnya penyaluran BBM bersubsidi secara tepat sasaran. Pengawasan diperlukan agar BBM yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.
Aspirasi tersebut selanjutnya diharapkan dapat dibahas bersama pihak terkait untuk menentukan langkah yang realistis dan sesuai ketentuan.
Didit: Jangan Cari Masalah, Cari Solusi
Menanggapi keluhan masyarakat, Didit Srigusjaya menegaskan DPRD Babel akan mendorong penyelesaian melalui koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
“Kita ke depan tidak mencari masalah, tetapi mencari solusi,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Babel menjadwalkan audiensi lanjutan pada Kamis, 29 Oktober 2026, pukul 13.00 WIB, bertempat di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel.
Pertemuan lanjutan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk membahas akar persoalan sekaligus merumuskan langkah perbaikan distribusi BBM di Bangka Belitung.
DPRD Babel diharapkan dapat mengawal aspirasi tersebut hingga menghasilkan tindak lanjut yang terukur. Pemerintah dan pihak terkait juga perlu memastikan bahwa kebijakan yang ditempuh tidak hanya mengurangi antrean, tetapi turut memperbaiki akses BBM bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak sekadar membutuhkan penjelasan mengenai penyebab kelangkaan atau panjangnya antrean. Mereka membutuhkan pelayanan yang lebih baik, akses BBM yang terjangkau, dan kepastian agar pekerjaan serta usaha dapat berjalan normal kembali.
