Dengan begitu, kemitraan tidak berhenti sebagai kewajiban perusahaan di atas dokumen, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi sumber penghasilan baru bagi masyarakat.
Kelembagaan Petani Menentukan Kekuatan
Pekebun swadaya juga mendapat perhatian serius. Kelompok tani, Gapoktan, koperasi, BUMDes dan asosiasi perlu diperkuat agar petani tidak berjalan sendiri.
Pasalnya, berbagai program BPDP seperti PSR, bantuan sarana-prasarana, beasiswa dan riset disalurkan melalui kelembagaan pekebun.
Kelembagaan yang kuat akan memperbesar kemampuan petani mengakses program, membangun kemitraan, meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usaha.
Harga TBS Jangan Menjadi Titik Lemah
Di sisi lain, harga TBS menjadi persoalan yang tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan pekebun.
Pemprov Babel didorong mengoptimalkan Tim Penetapan Harga TBS Provinsi sesuai kewenangannya. Mekanisme penetapan harga diharapkan transparan dan memberikan perlindungan kepada pekebun mitra.
Pemetaan IUP dan HGU juga dipandang mendesak. Pemprov bersama pemerintah kabupaten perlu memiliki data yang jelas mengenai karakteristik setiap perizinan sehingga skema kemitraan dapat disusun secara tepat.
Sawit Harus Tumbuh Tanpa Mengorbankan Masa Depan
Pansus tidak ingin Perda PUPKS hanya berbicara soal produksi. Aspek keberlanjutan menjadi bagian penting dari arah regulasi.
ISPO menjadi salah satu instrumen yang didorong. Pekebun swadaya perlu mendapatkan pendampingan teknis dan dukungan pembiayaan agar mampu memenuhi standar sertifikasi.
Pengawasan serta integrasi data perizinan melalui sistem Siperibun juga menjadi bagian yang perlu diperkuat.
Pada akhirnya, Perda PUPKS diarahkan untuk menjembatani tiga kepentingan besar: dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, masyarakat membutuhkan kesejahteraan, sementara lingkungan membutuhkan perlindungan.
Itulah pekerjaan besar di balik penyusunan regulasi tersebut.
Babel tidak sekadar membutuhkan pengganti tambang. Babel membutuhkan fondasi ekonomi yang mampu hidup lebih lama daripada sumber daya yang selama ini menopangnya.
Jika dikelola dengan tata kelola yang adil dan berkelanjutan, sawit bukan hanya komoditas perkebunan. Ia dapat menjadi salah satu jembatan menuju ekonomi Bangka Belitung setelah era pertambangan.
