Pemkot Pangkalpinang menargetkan proses pemindahan pedagang mulai dilaksanakan pada November 2026. Saparudin menegaskan, penataan Pasar Pagi tidak dimaksudkan untuk menggusur pedagang ataupun memutus mata pencaharian masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas perdagangan.
Sebaliknya, pemerintah ingin menghadirkan kawasan pasar yang lebih tertib dengan tetap memperhatikan kepentingan pedagang dan kenyamanan masyarakat sebagai konsumen.
“Kami berupaya secara persuasif kepada pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya. Kami tidak mengusir mereka, tetapi mengatur supaya baik pedagang maupun masyarakat yang berbelanja merasa nyaman,” tegasnya.
Selain penataan lapak, pemerintah juga merencanakan peningkatan fasilitas pendukung, salah satunya pemasangan lift untuk memudahkan pengunjung mengakses lantai atas. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat diharapkan tidak kesulitan menjangkau pedagang yang nantinya menempati area lantai atas.
Meski demikian, realisasi fasilitas lift akan disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan anggaran daerah.
Kebersihan Pasar Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Di sisi lain, Wali Kota mengingatkan bahwa keberhasilan penataan Pasar Pagi tidak hanya ditentukan oleh bangunan dan pembagian lapak. Kesadaran menjaga kebersihan lingkungan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan pasar yang sehat dan nyaman.
Ia mengajak seluruh pedagang untuk tidak menyerahkan urusan kebersihan sepenuhnya kepada petugas, tetapi ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan di sekitar lapak masing-masing.
“Kami mengimbau kepada para pedagang untuk sama-sama menjaga kebersihan. Petugas kita sudah ada, tetapi kebersihan di lapak masing-masing tentu harus dijaga oleh pedagang sendiri demi kebaikan bersama,” pungkasnya.
Melalui sosialisasi, relokasi bertahap, pembebasan sewa selama enam bulan, serta rencana peningkatan fasilitas, Pemkot Pangkalpinang optimistis Pasar Pagi dapat bertransformasi menjadi pusat perdagangan rakyat yang lebih modern, bersih, tertib, dan nyaman.
Pada akhirnya, penataan pasar bukan sekadar memindahkan pedagang dari luar ke dalam gedung. Lebih dari itu, pemerintah dituntut memastikan perubahan tersebut benar-benar menghadirkan ruang usaha yang layak bagi pedagang sekaligus pengalaman berbelanja yang lebih baik bagi masyarakat.
