Pemerintah ingin memastikan bantuan semakin tepat sasaran, prosesnya lebih transparan, dan masyarakat memperoleh akses pelayanan dengan cara yang sederhana.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa digitalisasi harus memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Digitalisasi bukan sekadar memindahkan proses ke sistem digital, tetapi bagaimana teknologi memangkas waktu, biaya, dan beban administratif yang selama ini dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Meutya, pembangunan konektivitas dan infrastruktur digital terus diperkuat agar transformasi pelayanan publik dapat menjangkau masyarakat secara luas.
Infrastruktur digital yang kuat, konektivitas yang merata, serta ekosistem yang aman dan terpercaya menjadi syarat agar digitalisasi tidak hanya dinikmati masyarakat di wilayah yang telah maju secara teknologi.
Sebab, ukuran keberhasilan digitalisasi bukanlah seberapa canggih aplikasinya.
Ukuran yang sesungguhnya adalah apakah seorang ibu di pelosok tidak perlu lagi meninggalkan pekerjaannya hanya untuk mengurus dokumen. Apakah seorang kepala keluarga tidak perlu mengeluarkan uang transportasi berulang kali. Apakah masyarakat tidak lagi diminta menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki negara.
“Ketika masyarakat bisa mengakses layanan pemerintah tanpa harus datang berkali-kali, mengeluarkan biaya perjalanan, atau mengulang data yang sudah dimiliki negara, di situlah digitalisasi memberikan manfaat yang nyata,” kata Meutya.
Digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk PKH dan BPNT kini telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi.
Lebih dari 3 juta keluarga telah tercatat dalam sistem tersebut, menuju target 49 juta keluarga atau lebih dari 50 persen keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional.
Sebelum digitalisasi, masyarakat yang mengurus pendaftaran bantuan sosial dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu untuk perjalanan, dokumen, fotokopi dan waktu kerja yang terpakai.
Kini, beban tersebut diupayakan hilang.
Pemerintah berharap transformasi digital terus diperluas ke berbagai sektor pelayanan publik. Teknologi tidak boleh berhenti sebagai proyek pembangunan sistem atau sekadar aplikasi baru.
Teknologi harus hadir sebagai jembatan, bukan tembok baru.
Dan pada akhirnya, keberhasilan transformasi digital pemerintah tidak ditentukan oleh seberapa banyak sistem yang dibangun, melainkan oleh satu pertanyaan paling sederhana:
Apakah rakyat benar-benar merasa hidupnya menjadi lebih mudah?
Jika jawabannya iya, maka teknologi telah menemukan tujuan sebenarnya—bukan sekadar memodernisasi negara, tetapi membuat negara hadir lebih dekat bagi rakyatnya.
