Tambang Ilegal Ditertibkan, DBH Timah Jangan Ikut “Hilang”: Didit Tagih Hak Babel ke Pusat (E: Yosua.Asw)
PANGKALPINANG, LIPUTANSATU .COM, — Ada dua perkara besar yang berjalan beriringan di balik gaduh pertambangan timah Bangka Belitung: penegakan hukum terhadap tambang ilegal dan hak daerah atas hasil kekayaan alamnya.
DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berdiri tegas di sisi penegakan hukum. Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyatakan lembaganya bersama Forkopimda mendukung penuh aparat penegak hukum menertibkan aktivitas pertambangan timah ilegal.
Didit menegaskan, DPRD bukan aparat penindak. Urusan penegakan hukum merupakan kewenangan aparat yang memiliki mandat tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Didit usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Babel dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026).
“Domain penanganan sudah dijawab Kapolda. DPRD dan Forkopimda mendukung penuh penegakan hukum terhadap tambang ilegal,” tegas Didit.
Tetapi bagi Didit, cerita tentang tambang timah tidak selesai hanya dengan penertiban.
Ketika aktivitas ilegal diburu dan tata kelola pertambangan dibenahi, pemerintah pusat juga diminta memastikan hak Bangka Belitung sebagai daerah penghasil timah tidak terabaikan.
Sorotan itu diarahkan pada Dana Bagi Hasil (DBH) timah.
Didit menilai, meningkatnya keuntungan dari sektor timah semestinya berjalan beriringan dengan kepastian penerimaan yang menjadi hak daerah. Jangan sampai daerah diminta ikut menjaga tata kelola pertambangan, tetapi ketika berbicara mengenai hak fiskal, kepastiannya justru tidak kunjung datang.
“Yang tak kalah penting ada kenaikan keuntungan timah, tapi tolong DBH kita juga dibayar,” ujar Didit.
