Naik Kelas UHC, Babel Raih Predikat Madya Nasional (E: Yos.Asw)
JAKARTA, LIPUTANSATU.COM,— Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) mengawali tahun 2026 dengan capaian membanggakan di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Gubernur Hidayat Arsani, Pemprov Babel berhasil naik kelas dan meraih Predikat Madya pada Universal Health Coverage (UHC) Award 2026, meningkat dari kategori pencapaian sebelumnya.
Capaian ini menegaskan konsistensi kebijakan Pemprov Babel yang menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama pembangunan, sekaligus memperkuat komitmen menghadirkan layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Penghargaan tersebut diterima Gubernur Babel Hidayat Arsani yang diwakili Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Babel, Fery Afriyanto, dalam rangkaian Deklarasi dan Pencanangan Universal Health Coverage yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) di Ballroom JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Acara nasional ini dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, dan dihadiri perwakilan 31 provinsi serta 397 pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia. Pj Sekda Babel hadir didampingi Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Babel, dr. Ria Agustine.
Gubernur Babel Hidayat Arsani menegaskan bahwa pencapaian UHC kategori Madya merupakan buah dari kebijakan yang sejak awal berpihak pada pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan.
> “Kesehatan adalah fondasi utama pembangunan daerah. Karena itu, UHC dan JKN kami tetapkan sebagai program prioritas. Negara dan pemerintah daerah wajib hadir memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas,” tegas Hidayat Arsani.
Ia menambahkan, keberhasilan naik kelas ke kategori Madya menunjukkan bahwa arah kebijakan yang konsisten, didukung kolaborasi lintas sektor dan kabupaten/kota, mampu menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Babel.
Sementara itu, Pj Sekda Babel Fery Afriyanto menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga mitra strategis di sektor kesehatan.
