Memburu PAD yang Bocor, DPRD Babel Belajar Sistem Parkir Digital Jakarta yang Diklaim Lebih Transparan (P/E: Yosua.Asw)
JAKARTA, LIPUTANSATU.COM, — Kebocoran pendapatan dari sektor perparkiran masih menjadi pekerjaan rumah bagi banyak daerah, termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menyadari besarnya potensi yang belum tergarap maksimal, Komisi III DPRD Babel melakukan studi banding ke Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial. Para legislator Babel datang dengan satu tujuan besar, yakni mencari formula terbaik untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran yang selama ini dinilai masih menyisakan banyak celah kebocoran.
Di hadapan jajaran pengelola perparkiran DKI Jakarta, berbagai pertanyaan kritis dilontarkan. Edi Nasapta membuka diskusi dengan meminta penjelasan mengenai sistem tata kelola baru yang diterapkan Jakarta hingga mampu memperkuat pengawasan dan meningkatkan pendapatan daerah.
Pembahasan kemudian mengerucut pada proses migrasi dari sistem manual menuju sistem digital. Imelda, Syarifah Amelia, dan Levian menilai perubahan tersebut menjadi kunci utama dalam menekan kebocoran yang selama ini sering terjadi pada pengelolaan parkir konvensional.
“Kami juga ingin mengetahui bagaimana potensi parkir di kawasan wisata dapat dimaksimalkan sehingga benar-benar berkontribusi terhadap PAD,” ungkap salah seorang anggota dewan dalam forum diskusi.
Keingintahuan para legislator semakin besar ketika membahas mekanisme operasional sistem digital. Mereka bahkan meminta kesempatan untuk melihat langsung proses kerja sistem tersebut di lapangan.
Menjawab berbagai pertanyaan itu, Fauzi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta menjelaskan bahwa tata kelola perparkiran ibu kota kini mengusung konsep Smart Parking Governance.
Menurutnya, seluruh sistem dibangun berbasis teknologi digital yang memungkinkan setiap transaksi tercatat secara otomatis, terpantau secara real time, dan terintegrasi dengan sistem pendapatan daerah.
