Deskripsi Gambar

Edukasi

Kewajiban & Sanksi Bagi Pemberi Kerja Yang Tidak Mendaftarkan Pekerjannya pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

×

Kewajiban & Sanksi Bagi Pemberi Kerja Yang Tidak Mendaftarkan Pekerjannya pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sebarkan artikel ini

Senada dengan hal tersebut kewajiban tersebut sejalan dengan pasal 14 dan pasal 15 Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/ BPJS, dimana pemberi kerja berkewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta serta memberikan data kepesertaan secara lengkap dan benar, dengan demikian BPJS Ketenagkerjaan bukan fasilitas atau bentuk reward namun kewajuban hukum yang melekat kepada pemberi kerja. Oleh karena itu berdasarkan aturan tersebut pemberi kerja tidak boleh menjadikan masa waktu pengabdian pada pekerjaan sebagai alasan untuk menunda pemberian hak normatif bagi pekerja.

Apabila terhadap kewajiban tersebut terdapat ketidakpatuhan maka hal tersebut memiliki kosekuensi hukum. Terdpat sanksi administratif yang mekanisme penerpannya diatur dalam PP Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, terbaru diatur pula dalam pasal 290 UU Nomor 27 tahun 2026 yang mengatur ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun da/atau dendan paling banyak kategori IV bagi pemberi kerja yang tidak mengikutsertakan pekerjanya. Namun ketentuan pidana tersebut baru dapat diterapkan apabila sanksi administratif tidak dipatuhi. Perlindungan jaminan sosial tidak seharusnya bergantung pada kebijakan internal atau lama nya masa pengabdian.

Ketika hubungan kerja telah terbentuk, kewajiban perlindungan kerja hendaknya dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebab pekerja selain memiliki kewajiban atas pekerjaanya juga berhal memperoleh perlindungan atas resiko yang membayangi pekerjaan nya.

Adapun beberapa alternatif yang dapat ditempuh bagi pekerja yang belum diberikan jaminan sosial oleh pemberi kerja adalah meminta jawaban penjelasan atas pemenuhan kewajiban tersebut secara tertulis, membuat pengaduan kepada BPJS Ketenagakerjaan disertai permintaan pemeriksaan kepatuhan, berkonsultasi dengan pihak yang memahami hukum ketenagakerjaan untuk penyusunan laporan kepada pengawas ketenagakerjaan setempat, ataupun melakukan upaya-upaya hukum penyelesaian sengketa hubungan industrial seperti bipartit, tripartit maupun Pengadilan Hubungan Industrial mengingat bahwa menurut UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian hubungan industrial memuat 4 objek perselisihan dan pendaftaran BPJS sendiri dapat dikualifikasikan kedalam perselisihan hak yang merupakan domain dari sengketa perselisihan hubungan industrial.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *