Deskripsi Gambar

BeritaPangkalpinangPemerintahan

Daya Tampung Terdesak, Pangkalpinang Kejar Dua SMP Negeri Baru hingga 2027

×

Daya Tampung Terdesak, Pangkalpinang Kejar Dua SMP Negeri Baru hingga 2027

Sebarkan artikel ini

Anggaran pembangunan satu unit SMP diperkirakan sekitar Rp2 miliar. Dengan pembangunan dua sekolah baru tersebut, pemerintah berharap persoalan daya tampung dapat ditekan sekaligus mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat.

Pembangunan sekolah baru juga diiringi program revitalisasi satuan pendidikan yang sudah ada. Program tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang pelaksanaannya diteruskan di daerah.

Darwin menjelaskan, pemerintah pusat menentukan sekolah penerima revitalisasi berdasarkan data yang tercatat dalam Dapodik. Data tersebut menggambarkan kondisi sarana dan prasarana sekolah, termasuk tingkat kerusakan bangunan yang dikategorikan ringan, sedang dan berat.

Kondisi fisik sekolah juga dilengkapi dokumentasi sebagai bahan penilaian. Sekolah yang memenuhi kriteria kemudian mengikuti tahapan revitalisasi sesuai ketentuan pemerintah pusat.

Sementara itu, Dindikbud Kota Pangkalpinang melakukan pemantauan dan memastikan data kondisi sekolah dalam Dapodik terus diperbarui agar sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan.

Bagi Darwin, memperbesar daya tampung sekolah harus berjalan beriringan dengan peningkatan mutu pendidikan. Ruang kelas yang bertambah tidak akan berarti banyak jika kualitas pembelajaran tidak ikut diperkuat.

Karena itu, peningkatan kompetensi guru terus dilakukan melalui pelatihan, In House Training (IHT), lokakarya hingga seminar. Pembangunan ruang kelas baru dan pemenuhan sarana pendidikan juga diarahkan ke wilayah yang mengalami pertumbuhan peserta didik.

Pemkot Pangkalpinang turut menggandeng pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan.

Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak hanya dijawab dengan membangun gedung baru. Pemerintah juga berupaya memastikan akses, fasilitas, bantuan bagi keluarga kurang mampu serta kualitas guru bergerak dalam satu arah.

Sebab, pemerataan pendidikan pada akhirnya bukan sekadar tentang berapa banyak sekolah yang berdiri, tetapi tentang seberapa luas kesempatan anak-anak Pangkalpinang mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *