Baginya, pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga harus menjamin keadilan, kesetaraan kesempatan, serta perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kami berharap pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan ini dapat diwujudkan dalam suasana yang baik dan amanah. Kebijakan daerah harus berpihak kepada keadilan sosial, kemajuan, serta perlindungan nyata bagi kaum perempuan,” tegasnya.
Dengan disetujuinya Raperda tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan regulasi yang lebih kuat untuk menghadirkan program pemberdayaan perempuan secara terarah, berkelanjutan, dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
RZWP3K Ditunda, Substansi Ditelaah Lebih Mendalam
Di sisi lain, pembahasan Raperda perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K masih membutuhkan pendalaman sebelum memasuki tahap pengesahan.
Penundaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi bersama DPRD untuk memastikan setiap ketentuan dalam regulasi tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki landasan serta pertimbangan yang matang.
Pasalnya, pengaturan ruang laut dan kawasan pesisir menyangkut kepentingan yang luas, mulai dari aktivitas ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya kelautan, hingga keberlanjutan ekosistem lingkungan.
Pemerintah dan legislatif berkomitmen menyelaraskan kembali substansi yang dinilai krusial agar pemanfaatan ruang laut tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Bangka Belitung.
Rapat paripurna tersebut sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam melahirkan kebijakan daerah yang berkualitas.
Dengan disetujuinya APBD 2027 dan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, masyarakat kini menantikan implementasi nyata dari kedua regulasi tersebut.
Sebab, keberhasilan sebuah peraturan daerah tidak berhenti pada pengesahan di ruang paripurna, tetapi harus dibuktikan melalui kebijakan, program, dan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bangka Belitung.
