APBD 2027 dan Perlindungan Perempuan Resmi Disahkan, RZWP3K Babel Masih Ditunda (E: Yosua.Asw)
PANGKALPINANG, LIPUTANSATU.COM, — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD Babel resmi menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis dalam Rapat Paripurna DPRD Babel di Ruang Rapat Paripurna, Air Itam, Pangkalpinang, Senin (9/11/2026).
Dua regulasi yang disetujui tersebut meliputi Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
Sementara itu, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) belum dapat disahkan. DPRD bersama pemerintah provinsi memutuskan menunda pengambilan keputusan untuk memberikan ruang pembahasan lebih mendalam terhadap sejumlah substansi penting.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya, dan dihadiri Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani. Turut hadir Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan perangkat daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan instansi vertikal dan lembaga daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Hidayat Arsani menegaskan bahwa pengesahan APBD 2027 merupakan momentum penting dalam menentukan arah pembangunan dan prioritas kebijakan pemerintah daerah ke depan.
Menurutnya, APBD bukan sekadar dokumen perencanaan dan penganggaran, melainkan instrumen utama untuk memastikan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, alokasi anggaran harus diarahkan pada sektor-sektor strategis, terutama pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 telah kita sahkan bersama. Mari kita jadikan ini momentum untuk terus bekerja demi kesejahteraan rakyat. Sesuai pantun tadi: ‘Untuk rakyat, demi rakyat’. Tanpa rakyat, kita tidak ada di sini, dan mari kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan bersama,” ujar Hidayat Arsani.
Perlindungan Perempuan Diperkuat Payung Hukum
Selain APBD 2027, pengesahan Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan menjadi agenda penting dalam rapat paripurna tersebut.
Gubernur menilai kehadiran regulasi ini memiliki arti strategis untuk memperkuat perlindungan hak-hak perempuan, memperluas kesempatan dalam bidang ekonomi, serta memastikan adanya langkah konkret dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan maupun diskriminasi.
