Ia mengungkapkan, DPRD menerima informasi bahwa masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban plasma. Karena itu, DPRD mengajak masyarakat dan mahasiswa ikut mengawal implementasi aturan tersebut.
“Kami membuka pintu selebar-lebarnya. Kalau ada data atau temuan di lapangan, laporkan kepada DPRD. Kita perjuangkan bersama agar hak masyarakat benar-benar dipenuhi,” tegasnya.
Lebih jauh, Edi menilai Bangka Belitung tidak boleh hanya dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam tanpa mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya.
“Kekayaan daerah harus kembali kepada masyarakat. Itulah yang akan terus kami perjuangkan di DPRD,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afrianto, juga memberikan respons atas tuntutan mahasiswa terkait dugaan penggunaan BBM bersubsidi oleh kendaraan dinas.
“Silakan laporkan apabila ada bukti kendaraan dinas menggunakan BBM subsidi. Pemerintah Provinsi tidak akan mentoleransi pelanggaran dan akan memberikan sanksi sesuai aturan,” ujarnya.
Aksi mahasiswa berlangsung tertib dan penuh semangat. Selain persoalan plasma sawit, mereka juga menyuarakan percepatan WPR dan IPR, peningkatan kesejahteraan guru honorer, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, penolakan pembangunan PLTN di Pulau Gelasa, pencabutan IUP PT Timah di Desa Batu Beriga, serta berbagai isu strategis lainnya yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat Bangka Belitung.
Di penghujung dialog, dokumen berisi 13 tuntutan resmi diserahkan kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pengingat bahwa suara mahasiswa merupakan bagian dari suara rakyat yang harus terus dikawal hingga melahirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
