Namanya mulai dikenal melalui sejumlah pengungkapan kasus narkotika. Ketika bertugas di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada 2018, ia berhasil membongkar peredaran narkoba dengan barang bukti sekitar 100 kilogram dalam waktu dua bulan.
Ia juga terlibat dalam operasi pengungkapan sindikat narkoba asal Taiwan dengan barang bukti mencapai 1,6 ton.
Ahrie kemudian dipercaya menjabat Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok pada 2020. Ia turut terlibat dalam proses pencarian dan evakuasi korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air.
Namanya semakin menjadi perhatian publik ketika menjadi satu-satunya perwira menengah Polri yang mendampingi Listyo Sigit saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri di DPR pada 2021. Setelah itu, Sigit mempercayainya sebagai sekretaris pribadi.
Ahrie juga dikenal aktif merespons keluhan masyarakat melalui media sosial. Pada 2024, ia dipercaya menjadi ajudan Presiden Prabowo dari unsur Polri.
Karier dan pangkatnya terus meningkat. Dari Komisaris Besar pada 2024, naik menjadi Brigadir Jenderal pada Oktober 2025, kemudian Inspektur Jenderal. Pada Oktober 2026, ia dipercaya menjabat Kepala Divisi Hukum Polri.
Eko Hadi Santoso: Pernah Membongkar Sejumlah Jaringan Narkoba
Irjen Eko Hadi Santoso merupakan lulusan Akpol 1999. Perwira tinggi Polri ini pernah menduduki sejumlah posisi strategis, termasuk Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada 2025.
Di bawah kepemimpinannya, sejumlah kasus peredaran narkotika berhasil diungkap, termasuk perkara yang menyeret anggota kepolisian sendiri.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah penanganan perkara narkoba yang menjerat mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro.
Pada 2026, Eko bersama jajarannya juga mengungkap peredaran sabu, ganja, dan etomidate dalam paket bernilai ratusan juta rupiah.
Selain itu, ia turut menangani pengungkapan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan jaringan narkoba Ko Erwin.
Sebelum terseret dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, Eko menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I di Sespim Lemdiklat Polri.
Kasus yang Menguji Integritas Institusi
Terjeratnya tiga perwira tinggi dengan rekam jejak jabatan strategis ini menjadi ujian serius bagi institusi Polri.
Perkara tersebut bukan sekadar dugaan pelanggaran prosedur penyadapan, melainkan menyangkut penggunaan kewenangan, perlindungan privasi, serta kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Kini, proses hukum terhadap ketiganya menjadi perhatian luas. Publik menanti pembuktian yang transparan, profesional, dan akuntabel untuk mengungkap secara terang dugaan penyalahgunaan kewenangan di tubuh institusi kepolisian.
