Menurut Bambang, HPM tidak hanya mengatur harga, tetapi juga menjadi instrumen perbaikan tata kelola pertimahan secara menyeluruh.
“Dengan HPM, disparitas harga bisa ditekan, semua pihak memiliki kesempatan yang sama, dan pasokan bagi BUMN dapat lebih terjamin,” jelasnya.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Cecep Mochammad Yasin menyampaikan bahwa pemerintah juga tengah merumuskan kebijakan terkait NIUJP yang akan menjadi bagian penting dalam sistem tata kelola baru.
Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT TIMAH Tbk Harry Budi Sidharta menegaskan kesiapan perusahaan mendukung kebijakan tersebut.
“PT TIMAH Tbk mendukung penuh percepatan HPM agar tercipta kepastian harga dan mekanisme pengendalian yang jelas antara perusahaan dan masyarakat,” ucap Harry.
Ia menambahkan, dalam skema HPM, imbal jasa penambangan akan mengikuti dinamika harga timah dunia.
“Dengan acuan yang sama, baik BUMN maupun swasta memiliki dasar yang jelas dalam menetapkan imbal jasa penambangan,” pungkasnya.
Harry juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komisi XII DPR RI terhadap perbaikan tata kelola pertimahan nasional, khususnya bagi PT TIMAH Tbk.
