Karena itu, penanganan banjir di kawasan Pasar Induk tidak cukup dilakukan melalui langkah sementara ketika genangan terjadi. Pemerintah perlu mengidentifikasi akar persoalan, membenahi infrastruktur yang bermasalah, dan memastikan sistem drainase mampu berfungsi secara optimal.
GMKI Cabang Pangkalpinang mendesak pemerintah kota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem drainase, memperbaiki saluran air yang tidak berfungsi dengan baik, serta memetakan titik-titik rawan banjir sebagai dasar penyusunan program penanganan yang tepat sasaran.
Selain persoalan banjir, pemerintah juga diminta menyiapkan perencanaan yang matang untuk menghadapi ancaman kekurangan air bersih ketika kemarau panjang. Kedua persoalan tersebut membutuhkan kebijakan yang saling terintegrasi agar penanganannya tidak berjalan secara parsial.
GMKI menilai pemerintah tidak boleh hanya bergerak ketika persoalan sudah terjadi. Kehadiran pemerintah seharusnya ditunjukkan melalui kemampuan mengantisipasi risiko, mencegah dampak yang lebih luas, serta memastikan solusi yang diterapkan benar-benar dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, keterbukaan mengenai program dan anggaran penanganan banjir juga menjadi hal penting. Masyarakat berhak mengetahui langkah yang direncanakan pemerintah, sejauh mana pelaksanaannya, serta hasil yang telah dicapai dalam mengatasi persoalan lingkungan di daerahnya.
Bagi GMKI Cabang Pangkalpinang, pembangunan kota tidak semestinya hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan penataan wajah kota. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, melindungi aktivitas ekonomi, dan menciptakan lingkungan yang aman serta nyaman bagi seluruh warga.
Persoalan kemarau dan banjir yang terus menjadi perhatian ini harus dijawab dengan kebijakan yang terukur, pelaksanaan yang konsisten, dan evaluasi yang terbuka. Masyarakat tidak sekadar membutuhkan kota yang terlihat semakin tertata, tetapi juga kota yang mampu menjamin ketersediaan air bersih dan memberikan perlindungan dari ancaman banjir.
