Atas dasar itu, Gubernur Babel kemudian diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan resmi mengenai kedua Raperda di hadapan DPRD.
“Berdasarkan ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, kami persilakan kepada Saudara Gubernur untuk menyampaikan penjelasan resmi atas kedua Raperda tersebut kepada DPRD,” kata Eddy.
Usai penyampaian penjelasan, nota keuangan dan dokumen Raperda Perubahan APBD 2026 serta Raperda APBD 2027 diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Babel kepada pimpinan DPRD.
Dari meja paripurna, perjalanan dua Raperda itu kini berlanjut ke ruang-ruang pembahasan DPRD. Fraksi dan komisi akan menjadi bagian dari proses untuk mencermati rancangan anggaran sebelum pembahasan berlanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Di sinilah substansi APBD akan diuji.
Apakah perubahan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan daerah? Apakah rencana belanja mampu memperkuat pelayanan publik? Dan apakah APBD 2027 mampu menjadi pijakan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat Babel?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang nantinya akan menentukan apakah APBD hanya menjadi dokumen administratif atau benar-benar menjadi instrumen untuk menghadirkan perubahan.
Sebab, bagi masyarakat, yang paling penting bukan seberapa tebal dokumen anggaran disusun, melainkan seberapa nyata manfaatnya ketika anggaran itu kembali hadir di tengah kehidupan mereka.
