Selain masalah harga, APKASINDO juga mendesak adanya transparansi dalam mekanisme rafaksi (potongan kualitas TBS) serta pengawasan ketat terhadap alat ukur di pabrik. APKASINDO mengusulkan agar PKS wajib menggunakan timbangan yang terkalibrasi dan diperiksa secara berkala demi menjamin keakuratan transaksi.
Dari sisi penetapan harga, APKASINDO mendorong agar formulasi Indeks K daerah turut memperhitungkan nilai ekonomi dari cangkang dan produk sampingan kelapa sawit lainnya, sehingga harga yang diterima petani benar-benar mencerminkan nilai pasar secara komprehensif.
Sebagai instrumen penegakan aturan, APKASINDO mengusulkan penerapan sanksi administratif yang tegas bagi PKS yang melanggar ketentuan harga atau mengabaikan kemitraan. Guna memastikan efektivitas aturan di lapangan, pembentukan tim pengawas terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, Satgas Pangan, dan asosiasi petani juga dinilai mendesak untuk segera direalisasikan.
Dukungan Penuh Jajaran DPRD Babel
Kunjungan kerja ini dihadiri langsung oleh pimpinan dan jajaran anggota Pansus DPRD Babel, dipimpin oleh Ketua Pansus Pahlivi, S.Pi., Wakil Ketua Pansus Ir. Agung Setiawan, MM., serta para anggota pansus yakni Imam Wahyudi, Taufik Mardin, H. Jamro H. Jalil, Imelda, Herwanto, Musani, dan Rusdianto. Turut mendampingi pula Wakil Ketua DPRD Babel H. Eddy Iskandar, S.Ag., M.Pd., beserta staf sekretariat dewan.
Melalui masukan komprehensif dari APKASINDO ini, DPRD Babel optimistis draf Raperda perubahan Perda No. 19 Tahun 2017 akan melahirkan payung hukum yang kuat, memberikan kepastian usaha, serta mendongkrak kesejahteraan petani sawit swadaya di Bangka Belitung.
