Tak hanya dari sektor ekonomi, Didit juga menyoroti dampak sosial di mana warga harus menghabiskan waktu berjam-jam di antrean SPBU hingga melewatkan waktu ibadah. ”Banyak juga orang antre tidak bisa salat Magrib, bahkan Isya juga lewat gara-gara antre BBM. Ini menurut kita sudah di luar batas kewajaran,” tegasnya. Sebagai tindak lanjut, DPRD Babel mengundang General Manager (GM) Pertamina, Kapolda Babel, unsur pemda, serta seluruh pemilik SPBU se-Babel untuk menghadiri pertemuan teknis pada Kamis, 29 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel.
Didit menuturkan, pihak DPRD menerima laporan mengenai dugaan ketidakberesan distribusi di tingkat SPBU, termasuk indikasi permainan oknum pengelola SPBU serta konsumen yang mengantre berulang kali. ”Ada juga oknum di SPBU yang bermain. Ada juga oknum masyarakat yang merasa kurang, sudah dapat, kemudian lewat depan lagi. Terindikasi ada oknum masyarakat dan oknum SPBU yang kongkalikong,” ujar Didit. Namun, ia menegaskan pemanggilan ini bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan membenahi sistem distribusi dan penertiban di lapangan bersama aparat kepolisian. Selain itu, DPRD Babel juga menyiapkan data nelayan dari dinas terkait untuk memastikan penyaluran solar dan Pertalite bersubsidi tepat sasaran.
