Sebaliknya, saat pembelian timah terhenti, efeknya langsung menghantam kehidupan masyarakat. Pendapatan menurun, aktivitas ekonomi melambat, dan keresahan mulai muncul di tengah warga.
“Gejolak yang terjadi kemarin tidak lepas dari kondisi ketika timah tidak dibeli. Saat masyarakat tambang tidak memiliki penghasilan, otomatis ekonomi mereka terganggu,” ungkapnya.
Bagi Wahyu, persoalan pertambangan tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan hukum semata. Regulasi memang penting untuk menciptakan tata kelola yang baik, namun kebijakan juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut.
“Norma tertinggi itu masyarakat. Karena hukum hadir untuk melindungi dan mengatur kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat duduk bersama mencari solusi yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menjaga keberlangsungan hidup masyarakat. Menurutnya, keseimbangan antara aspek legalitas, kepentingan perusahaan, pemerintah, dan kebutuhan rakyat harus menjadi tujuan bersama.
Ke depan, Wahyu mendorong adanya langkah konkret untuk membuka ruang pertambangan rakyat di wilayah-wilayah yang memang telah ditetapkan secara legal. Transparansi informasi mengenai potensi wilayah tambang dan kepastian akses bagi masyarakat juga dinilai penting untuk mengurangi berbagai persoalan yang selama ini muncul.
“Yang perlu dilakukan adalah mengajak masyarakat menambang di wilayah yang memang sudah ditetapkan sebagai kawasan pertambangan. Dengan begitu, masyarakat mendapat kepastian dan kegiatan pertambangan dapat berjalan sesuai aturan,” katanya.
Di tengah berbagai perdebatan mengenai regulasi, Wahyu mengingatkan bahwa harapan masyarakat sebenarnya tidak rumit. Mereka hanya ingin hasil kerja kerasnya memiliki kepastian pasar dan dapat dijual melalui jalur yang sah.
“Bagi masyarakat kecil, yang paling penting adalah mereka bisa menjual hasil timahnya secara legal dan memperoleh penghasilan untuk menghidupi keluarga,” tutupnya.
