Pesan yang mengemuka dalam forum tersebut menempatkan keterbukaan informasi sebagai salah satu fondasi kepercayaan publik. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga harus memastikan informasi yang dibutuhkan masyarakat tersedia, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi KI Babel, agenda ini memiliki arti strategis karena berlangsung pada awal masa kerja komisioner periode 2026–2030. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat kebersamaan, menyatukan pandangan, serta membangun arah kerja kelembagaan yang selaras dengan perkembangan kebijakan nasional.
Sejumlah persoalan penting turut menjadi perhatian dalam Rakornas dan Rakernis, di antaranya strategi komunikasi pemerintah menghadapi disinformasi digital, penegakan hukum terhadap tindak pidana keterbukaan informasi publik, dukungan APBD terhadap kelembagaan Komisi Informasi, serta pertukaran praktik baik keterbukaan informasi di daerah.
Isu-isu tersebut menjadi tantangan nyata bagi Komisi Informasi dalam menjaga keseimbangan antara hak masyarakat memperoleh informasi, kepatuhan badan publik, dan penguatan sistem pelayanan informasi yang profesional.
KI Babel memandang hasil Rakornas tidak berhenti sebagai bahan diskusi, tetapi perlu diterjemahkan menjadi rekomendasi dan langkah konkret dalam pelaksanaan tugas di daerah.
Dengan membawa semangat konsolidasi dan pembaruan, KI Babel berkomitmen memperkuat transparansi, mendorong akuntabilitas badan publik, serta meningkatkan pelayanan informasi bagi masyarakat Bangka Belitung.
Rakornas XVII dan Rakernis XV di Palembang menjadi salah satu pijakan bagi KI Babel untuk membangun kelembagaan yang lebih kokoh, memperkuat kolaborasi, dan memastikan keterbukaan informasi semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.













