Pemerintah daerah menilai keterlibatan masyarakat penting agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada investasi, tetapi juga memberi rasa keadilan bagi warga.
Sementara itu, Ketua DPRD Batianus menyoroti persoalan tata kota yang dinilai semakin kompleks, terutama ancaman banjir yang terus berulang di sejumlah kawasan.
“Kita tidak ingin masalah banjir terus diwariskan setiap tahun. Dokumen RDTR nanti harus tegas mengatur drainase, kawasan resapan air, dan pengendalian lahan,” tegasnya.
Menurut Batianus, Perda RTRW tahun 2019 sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan dan perkembangan daerah saat ini, sehingga pembahasannya harus dilakukan secara detail dan menyeluruh.
“Jangan sampai tata ruang hanya menjadi dokumen di atas meja. Regulasi ini harus benar-benar menjawab persoalan nyata masyarakat,” tambahnya.
Di akhir rapat, dokumen fisik Raperda RTRW diserahkan secara simbolis oleh Bupati kepada pimpinan DPRD sebagai tanda dimulainya pembahasan resmi di tingkat Panitia Khusus (Pansus).
Selanjutnya, Pansus lintas fraksi akan menggelar rapat intensif bersama OPD, tim ahli penataan ruang, dan berbagai pemangku kepentingan sebelum RTRW 2026–2046 disahkan menjadi payung hukum pembangunan Bangka Tengah di masa depan.
