HPN Tak Boleh Jadi Milik Segelintir: Dewan Pers Panggil Semua Konstituen, Format 2027 Dibedah (E: Yosua.Asw)
JAKARTA, LIPUTANSATU .COM, — Setiap 9 Februari, insan pers Indonesia memperingati Hari Pers Nasional. Tetapi menjelang penyelenggaraan HPN 2027, muncul pertanyaan yang selama ini belum benar-benar tuntas: siapa yang berhak menentukan dan menyelenggarakan hajatan besar pers Indonesia itu?
Dewan Pers kini memilih tidak membiarkan pertanyaan tersebut menjadi bara di antara organisasi pers.
Seluruh konstituen akan dipertemukan dalam satu meja untuk membicarakan masa depan penyelenggaraan HPN.
Langkah itu diambil setelah Dewan Pers menerima sedikitnya empat surat sepanjang 2026. Surat tersebut datang dari dua organisasi perusahaan pers dan dua organisasi wartawan, dengan berbagai pandangan mengenai mekanisme penyelenggaraan HPN ke depan.
Ada yang menawarkan diri menjadi penyelenggara HPN 2027. Ada pula yang mengusulkan agar Dewan Pers menjadi penanggung jawab, sementara pelaksanaan dilakukan bersama seluruh konstituen.
Perbedaan usulan tersebut menunjukkan satu hal: format penyelenggaraan HPN membutuhkan kesepahaman baru.
Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, mengatakan seluruh pandangan harus didengar. Ia menegaskan, HPN tidak semestinya menjadi ruang bagi satu kelompok untuk merasa paling menentukan.
“Dewan Pers memandang penting untuk mendengarkan seluruh pandangan dari konstituen. Karena Hari Pers Nasional merupakan momentum penting bagi dunia pers Indonesia, maka pembicaraan mengenai penyelenggaraannya perlu dilakukan secara musyawarah dan melibatkan seluruh unsur yang terkait,” ujarnya.
Secara hukum, 9 Februari memang telah ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985.
Namun, ada bagian yang kini kembali menjadi perhatian: Keppres tersebut tidak secara spesifik menyebut lembaga atau organisasi yang ditetapkan sebagai penyelenggara HPN.
Di sinilah persoalan menjadi lebih besar daripada sekadar siapa yang menjadi tuan rumah sebuah acara tahunan.
Komaruddin mengatakan, perbedaan pandangan tersebut harus diarahkan menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan komunikasi antarelemen pers.
“Yang paling penting adalah bagaimana Hari Pers Nasional dapat menjadi milik bersama insan pers Indonesia. Karena itu, Dewan Pers akan mempertemukan seluruh konstituen, termasuk Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, yang selama ini menjadi penanggung jawab dan penyelenggara HPN,” katanya.
