Mayoritas Warga Indonesia Mendukung Rusia, Ini Alasannya

Liputansatu.com – Indonesia turut mendukung resolusi PBB untuk mengecam invasi Rusia terhadap Ukraina. Sebanyak 141 negara memberikan dukungan.

Inti dari resolusi PBB itu adalah agar Rusia angkat kaki dari Ukraina, berhenti merebut daerah separatis, serta menghargai Piagam PBB.

Namun sikap pemerintah ternyata tak senada dengan banyak warganet Indonesia. Pengamat melihat masyarakat Indonesia terpecah menanggapi invasi Rusia ke Ukraina.

Ruang-ruang diskusi dan percakapan seperti media sosial di Indonesia lebih banyak diisi oleh para simpatisan Rusia.

Lantas mengapa publik Indonesia justru cenderung mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Yang pertama adalah keberpihakan politik masyarakat Indonesia yang anti-Amerika Serikat dan anti-Barat.

Sentimen itu timbul setelah agresi Amerika di negara-negara Timur Tengah, saat masa War on Terror atau ‘perang melawan terorisme’ yang dimulai sejak September 2001 silam.

Masyarakat menganggap siapapun yang berseberangan dengan Amerika maka dia lah yang harus dibela.

Peneliti Studi Rusia dan Eropa Timur di Hubungan Internasional (HI) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Radityo Dharmaputra dikutip dari CNNIndonesia.com juga mengemukakan beberapa hal terkait keberpihakan masyarakat Indonesia terhadap tindakan Rusia menginvasi Ukraina.

Sosok Vladimir Putin

Masyarakat Indonesia yang lebih menyukai sosok pemimpin kuat dan tegas. Sosok itulah yang dinilai ada pada Presiden Rusia Vladimir Putin. Sosok Putin sering dinilai sebagai tokoh yang kuat, tegas, gagah, dan nasionalis.

“Soal sosok Putin, kita [masyarakat Indonesia] itu senang dengan yang gagah, yang tegas. Jadi maunya pemimpin nasionalis,” ujar Radit.

Masyarakat, menurut Radit, cenderung menyamakan sosok Putin dengan Presiden Pertama RI Soekarno yang sama-sama tegas, serta tokoh militer Prabowo Subianto.

“Dilihat dari popularitas Prabowo Subianto pada dua pemilu lalu, yang menampilkan citra tegas, menunggang kuda. Citra-citra semacam itu yang disukai masyarakat Indonesia,” ucapnya.

Hal itu pula, kata Radit, menjadikan Masyarakat Indonesia menganggap sosok Putin lebih gagah dan tegas ketimbang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang merupakan mantan komedian.

“Yang muncul Putin adalah mantan intelijen sementara presiden Ukraina komedian. Seakan-akan kalau mantan intelijen lebih bisa jadi pemerintah, sementara komedian jadi presiden kan dianggap negaranya enggak benar,” tuturnya.

Sentimen Agama

Beberapa tahun terakhir kanal-kanal media dan publikasi Rusia, kerap menampilkan citra bahwa Rusia begitu dekat dan bersahabat dengan Islam.

Salah satunya adalah dengan dipublikasikannya tokoh Muslim, Ramzan Kadyrov, yang diangkat Putin menjadi Presiden Chechnya, negara bagian di Rusia.

“Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov misalnya. Ia dipotret sebagai tokoh yang sangat dekat dengan Islam, padahal otoriter, sebenarnya,” kata dia.

Nama Ramzan begitu masyhur di kalangan Muslim, seiring sorotan media-media, termasuk media Indonesia. Hal itu kemudian juga berdampak positif bagi Rusia, yang dicitrakan sebagai negara yang bersahabat dengan Islam.

Radit menyebut, di sebuah kanal youtube Indonesia, Rusia juga dipercaya sebagai bangsa Rum. Yang akan beraliansi dengan Umat Muslim di akhir zaman. Belum lagi sebuah isu yang memperlihatkan kelompok Azov neo-Nazi Ukraina melumuri pelurunya dengan lemak babi dan akan ditembakkan ke pasukan Chechen Rusia.

“Rusia juga dipotret sebagai bangsa Rum, nanti akan beraliansi dengan Umat Muslim. Ini narasi yang beberapa tahun lalu sudah ada, dan tidak benar sebenarnya. Pandangan [Rusia adalah Bangsa Rum] itu cocoklogi [mengada-ada] saja,” kata Radit.

Rusia justru memiliki sejarah konflik yang panjang dengan negara Islam. Yakni pada masa invasi Soviet ke Afghanistan pada 1970-an dan perang Chechnya pada 1990-an. Dan baru-baru ini pada tahun 2015, serangan militer Rusia ke Suriah. Hal itu memperkuat bahwa Rusia sebenarnya juga anti-Islam.

“Bagaimanapun Rusia punya tradisi atau sejarah komunis di zaman Soviet. Perang Afganistan, invasi militer Rusia ke Suriah,” ujarnya.

Diplomasi Rusia

Tiap tahunnya Rusia memberikan beasiswa 250-260 mahasiswa untuk belajar ke Rusia. Rusia juga memberikan dukungan untuk program Studi Rusia di universitas-universitas di Jakarta dan Bandung.

Dalam sebuah diskusi yang digelar sebuah Universitas Negeri di Jakarta, baru-baru ini, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin, bahkan sempat marah kepada salah seorang ‘pengamat Rusia’ yang dihadirkan. Vasyl menyebut orang tersebut ahistoris, tidak ilmiah, dan propaganda komunis Soviet.

“Menariknya, pembicara yang terlibat dalam perdebatan sengit dengan Duta Besar Ukraina ini terlibat dalam program Studi Rusia Universitas Indonesia (UI) dan lulus dari universitas Rusia,” ucap dia.

Demikian pula dengan seorang akademisi lainnya yang menulis artikel dengan mengulang-ulang propaganda Rusia kata demi kata. Bahwa invasi Rusia ke Ukraina hanya ‘operasi militer yang bertujuan untuk demiliterisasi dan de-Nazifikasi’. Hal itu sejalan dengan narasi resmi pemerintah Rusia.

“Narasi yang dibangun, presentasinya, sama persis dengan argumen pemerintah Rusia, bahwa tidak ada perang, yang ada itu hanyalah operasi militer. Logika dan kalimat yang digunakan sama persis,” ucapnya.

Minim Informasi dan Literasi Digital Rendah

Aspek yang tak kalah penting membuat pandangan pro-invasi Rusia di Indonesia begitu kuat adalah tak banyak informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal itu dipicu oleh keterbatasan media untuk mengirimkan jurnalis ke lokasi konflik hingga menghasilkan berita yang kredibel.

Keadaan ini, kata dia, juga tak lepas dari rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia. Informasi yang bias dan disinformasi menjadi hal berbahaya jika ditelan bulat-bulat.

“Literasi digital kita memang masih rendah, masyarakat kita tidak dibiasakan mengecek sumber informasi yang lebih dalam dan kredibel,” ucapnya.

Radit mengatakan sentimen publik Indonesia yang mendukung invasi Rusia ke Ukraina, juga didasari oleh rasa kecewa terhadap Amerika dan negara-negara barat yang cenderung membenarkan konflik Israel dan Palestina.

Ia sepakat, bahwa kebijakan Amerika yang bisa cepat memberikan sanksi kepada Rusia ketika invasi dimulai, sementara di sisi lain mendiamkan serangan Israel ke Palestina yang sudah berlangsung bahkan 70 tahun lebih lamanya, sebagai sikap standar ganda.

Bagi Radit, sikap Amerika itu memanglah pantas dikecam. Namun ketidaksukaan terhadap kebijakan Amerika itu tidak boleh digunakan sebagai alasan mendukung Rusia dan invasinya ke Ukraina.

“Amerika bersikap standar ganda, harusnya kecam ini, kecam semua. Tapi apakah karena kita kecewa dengan perlakuan Barat, lalu kita mengiyakan dan membiarkan Invasi Rusia ke Ukraina terjadi, kan tidak bisa begitu. Kita bisa kritik Barat, di saat yang sama kita mendukung supaya Rusia berhenti menyerang Ukraina,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan