Jelaskan Beda BLT era SBY dan Jokowi, Adian Balas Sindiran AHY : Mana Data,fakta, dan angkanya

oleh -76 views

Liputansatu.com – Anggota DPR dari fraksi PDIP Adian Napitupulu membeberkan sejumlah perbandingan data infrastruktur selama dua periode masa pemerintahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adian membeberkan perbandingan data itu sebagai tanggapan atas pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengklaim 70-80 persen infrastruktur pada pemerintahan Jokowi merupakan proyek SBY sehingga Jokowi hanya kebagian gunting pita.

Politikus PDIP itu awalnya mengatakan, ada perbedaan antara BLT era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Joko Widodo (Jokowi).

“BLT era SBY itu beda, kenapa? Naiknya BBM di era SBY itu 259 persen. Di era Jokowi BBM cuma naik 54 persen, ada selisih 205 persen kenaikan antara SBY dan Jokowi. Lebih tinggi 200 persen di jaman SBY dibandingkan Jokowi,” kata Adian dalam keterangannya, Jumat (16/9/2022).

“Orang bilang pada saya, itu kan persentase. Ya angkanya berapa? Zaman Presiden SBY kenaikan BBM itu Rp4.190, di jaman Presiden Jokowi Rp3.500. Selisihnya Rp1.190, jadi lebih banyak di jaman SBY. Kalau kenaikan BBM sampai 254 persen siapapun boleh menangis untuk itu,”imbuhnya

Adian menyebut, meski nilainya BLT tidak jauh berbeda, tapi di era SBY tidak ada bantuan lain yang diberikan ke masyarakat.

Ada 6 sampai 7 program-program sosial lainnya. Ada PKH dan sebagainya. Ya akumulasikan saja. Ada satu keluarga yang bisa dapatkan 4-5 program. Untuk anaknya sekolah, dia dapat untuk pengganti BBM-nya, dia dapat untuk kesehatan. Zaman SBY mana, nggak ada,” tuturnya.

Untuk itu, kata dia, AHY harus benar-benar akurat. Ia pun meminta agar AHY belajar menghitung.

“Kalau menurut saya, AHY harus lebih banyak belajar tentang data. Kalau bisa belajar berhitung lagi,” pungkasnya.

Adian juga menyinggung nasib AHY yang memutuskan berhenti dari TNI pada usia muda, kemudian gagal menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan justru sekarang malah menyampaikan data infrastruktur yang menurutnya tidak valid.

Adian kemudian mencoba membuktikan klaim AHY melalui parameter tiga jenis infrastruktur pada zaman pemerintahan SBY dan Jokowi. Sebagai alat ukur awal kapan pembangunan, ia menggunakan dari tahap konstruksi infrastruktur dimulai.

Pertama, jalan tol. Adian menyebut jalan tol yang dibangun pada era SBY periode 2005 hingga 2014 mulai dari konstruksi hingga gunting pita total 189,2 kilometer. Sementara jalan tol yang dimulai konstruksinya di pemerintahan SBY dan dirampungkan pada era pemerintahan Jokowi total ada 222 kilometer.

“Kalau total panjang jalan tol yang dimulai era Jokowi tahun 2015 hingga nanti 2023 total sepanjang 2.290 kilometer,” jelas Adian.

Kedua, bandara. Ia mengatakan hingga akhir 2014 SBY menyelesaikan 24 Bandara yang sebagian besar sudah dikerjakan oleh Presiden sebelum SBY.

Dengan demikian, SBY menurutnya hanya meneruskan sebagian proyek bandara dan tinggal gunting pita atau dapat dikatakan bukan membangun seluruhnya dari awal.

Adian melanjutkan, bandara yang groundbreaking nya dilakukan SBY namun akhirnya diselesaikan Jokowi jumlahnya ada tujuh Bandara yaitu Kertajati, Tebelian, Muara Teweh, Buntu Kunik, Morowali, Miangas, dan Namniwel.

“Adapun Bandara yang konstruksinya di mulai oleh Jokowi sejak 2015 dan akan selesai 2023 total ada 31 Bandara,” kata dia.

Ketiga, bendungan. Adian menyebut beberapa bendungan yang dimulai konstruksinya pada 2014 atau beberapa bulan sebelum masa jabatan SBY berakhir, seperti bendungan Teritip, Raknamo, Logung, Gondang dan Pidekso. Menurutnya SBY hanya sempat melakukan seremoni peletakan batu pertama.

Sementara klaim bendungan yang menurut SBY berperan cukup besar kendati tak sampai rampung menurut Adian hanya 13 bendungan saja, dan proses penyelesaian dikerjakan selama pemerintahan Jokowi.

“Orang mungkin bertanya, berapa bendungan yang konstruksinya dibangun Jokowi dan selesai di era periode Jokowi?. Dalam data saya, dari 2015 hingga nanti 2023 total ada 39 Bendungan sementara empat lagi diresmikan tahun 2025, bonus bagi pemerintahan berikutnya,” lanjut Adian.

Adian lantas berharap tiga data perbandingan jenis infrastruktur yang telah ia beberkan dapat menjadi cukup bukti bahwa klaim AHY sebelumnya tidak benar.

Ia juga meminta AHY menghubungi dirinya apabila masih tidak puas dengan data infrastruktur pemerintahan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

“Atau kalau AHY tertarik saya juga bisa sampaikan data terkait seribu lebih unit Rusun yang karena mangkrak lalu jadi seram, tapi bisa sukses untuk tempat shooting Pengabdi Setan. Atau mungkin masih butuh data Hambalang juga? perlu?,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *