Liputansatu.com – Anggota Badan Anggaran DPR RI Marwan Cik Asan mengungkap pemerintahan periode mendatang akan menanggung beban utang pemerintah yang diperkirakan mencapai Rp 10.000 triliun dengan tingkat bunga Rp500 triliun per tahun.
Marwan juga mengungkap data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menjelaskan bahwa posisi utang Indonesia telah menembus Rp7.014 triliun pada Februari 2022.
Peningkatan itu menyebabkan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) naik menjadi 40,17% dan menimbulkan risiko yang cukup besar serta membebankan generasi bangsa selanjutnya.
“Sampai akhir periode pemerintahan Presiden Jokowi jumlah utang pemerintah akan menembus angka Rp 10.000 triliun dengan rasio utang sekitar 50% dari PDB, Peningkatan jumlah utang pada era pemerintahan Jokowi sangat luar biasa. Dalam 2 tahun sejak pandemi, jumlah utang bulanan pemerintah rata-rata bertambah Rp 102,2 triliun. Angka tersebut melonjak tiga kali lipat dari jumlah utang periode Oktober 2014 hingga Desember 2019 yang hanya berada pada kisaran Rp 35,2 triliun per bulan,” Kata Marwan Cik Asan kepada wartawan, Selasa (5/4/2022).
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat itu menjelaskan, pada periode pertama pemerintahan Jokowi (2014 -2019) tambahan utang pemerintah mencapai Rp 2.155 triliun, sedangkan untuk periode kedua (2019 -2024) diproyeksikan akan menembus angka Rp 5.500 triliun.
Menurutnya, selama 7 tahun pemerintahan Jokowi, tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya mencapai 5% atau tidak pernah mencapai target dalam APBN dengan akumulasi utang Rp 4.400 triliun. Tentunya, jika di bandingkan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun, rata-rata pertumbuhan ekonomi 6% dengan akumulasi utang sebesar Rp 1.300 triliun.
