Liputansatu.com – Menteri BUMN Erick Thohir merupakan salah satu pejabat negara yang dituding melakukan bisnis Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Covid-19 dan mendapat untung dari bisnis tersebut.
Erick menegaskan tudingan tersebut merupakan fitnah. Isu bisnis RT-PCR dikaitkan dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Sementara, salah satu pemegang saham GSI adalah Yayasan Adaro. Yayasan tersebut merupakan yayasan milik keluarga besar Erick Tohir.
Selaku pejabat publik, kata dia, konsekuensi yang diterima adalah mendapat fitnah dari kelompok tertentu. Namun, fitnah itu tidak membuat dirinya terus bekerja menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air.
“Pejabat publik punya resiko bahwa dia juga harus menerima fitnah. Tetapi, fitnah inikan harus dibuktikan, tidak bisa menuduh sembarangan tanpa data. Tapi itu resiko, apakah gara-gara itu kita berhenti,” ujar Erick, Senin 15/11/2021).
Dia menegaskan, selama krisis kesehatan di Indonesia, seluruh pejabat negara bekerja tanpa memikirkan menguntungkan diri sendiri. Artinya, pelaksanaan penanganan pandemi hingga saat ini hanya bertujuan agar kesehatan, ekonomi, dan sektor lain bisa kembali pulih.
“Nah, tapi yang saya tekankan, tadi pada konteks Covid-19 itu, banyak resiko yg harus diambil oleh pejabat publik, tanpa ada niat sedikitpun memperkaya diri sendiri, lillahi ta’ala. Dan saya rasa Bapak Presiden memimpin dengan baik, para Menteri juga banyak yang bekerja 24 jam. Dan nawaitunya jelas, kita pelayanan kesehatan, kepada masyarakat pada saat itu dan hari ini harus terus dijalankan. Karena perang melawan Covid ini belum selesai,”, ungkapnya.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa isu tersebut sangat tendensius. Sebagai bukti, Arya memaparkan data-data terkait pelaksanaan tes PCR di Indonesia. “Isu bahwa Pak Erick bermain (bisnis) tes PCR itu sangat tendensius,” tegas Arya.
Dari data yang dihimpun Kementerian BUMN, jumlah pelaksanaan PCR di Indonesia hingga saat ini mencapai 28,4 juta. Sementara PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), perusahaan yang dikaitkan dengan Menteri BUMN Erick Thohir, hanya melakukan 700.000 tes, atau hanya 2,5 persen dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia.
“Jadi bisa dikatakan hanya 2,5 persen dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia. Hanya 2,5 persen, jadi 97,5 persen lainnya dilakukan pihak lain. Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya. Kalau mencapai 30 persen – 50 persen itu okelah, bisa dikatakan bahwa GSI ini ada main. Tapi ini hanya 2,5 persen,” ungkapnya.
Arya juga menjelaskan, salah satu pemegang saham GSI adalah Yayasan Adaro. Dimana, yayasan itu hanya memiliki 6 persen saham GSI. Di lain sisi, yayasan tersebut merupakan yayasan kemanusiaan. Kemudian, imbuh dia, Erick Thohir sejak diamanahkan menjadi Menteri BUMN, tidak lagi aktif untuk mengurusi bisnis dalam yayasan tersebut.
