Liputansatu – Ada kekecewaan yang dirasakan masyarakat Indonesia terkait dengan aspek ekonomi, politik, sosial, dan peran pemerintah dalam mempertahankan keutuhan bangsa.
“Empat aspek inilah yang membuat rakyat resah dan kecewa, di mana keresahan dan kekecewaan tersebut mereka ekspresikan dengan berbagai cara,” kata Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas lewat keterangan tertulisnya, Jumat (28/1).
Ia mengutarakan, pemerintah dan parlemen serta lembaga yudikatif telah melakukan penyimpangan dari falsafah bangsa Indonesia, yakni Pancasila dan UUD 1945. Hal ini menimbulkan kekecewaan rakyat hingga mereka memunculkan beragam ekspresi seperti paham-paham radikalisme dan separatisme.
“Tapi di samping itu juga ada yang mengekspresikannya lewat tindakan yang bersifat radikalistik, teroristik, dan separatistik. Hal ini semua tentu jelas tidak kita inginkan,” imbuhnya.
Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, kuncinya adalah bisa menghilangkan kekecewaan rakyat kepada pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
“Caranya yaitu ciptakan kehidupan bernegara dan berbangsa yang bersih di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif benar-benar memiliki komitmen tinggi serta bersungguh-sungguh melaksanakan dan mengimplementasikan falsafah bangsa kita,” jelasnya.
Anwar Abbas melanjutkan, bila para pemimpin dan pejabat negara tidak serius mengimplementasikan Pancasila dan UUD 1945, maka negeri ini tidak akan aman, tidak akan tenteram, dan damai.
“Oleh karena itu, kalau kita ingin memberantas radikalisme, terorisme, dan separatisme, maka kita jangan hanya berhenti pada tindakan radikalisme, terorisme, dan separatisme tersebut saja, tapi harus berani menyelesaikan dan membongkar masalah tersebut sampai ke akar-akarnya,” tandasnya. (RMOL)
