Liputansatu.com – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menegur Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja antara DPR dan Kemenkes membahas perkembangan peninjauan manfaat jaminan kesehatan. Dalam rapat itu, Irma menegur Menkes Budi Gunadi Sadikin, yang dinilai tak menghargai anggota saat berbicara.
Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu meminta agar Budi senantiasa melihat wajah lawan bicara yakni seluruh anggota Komisi IX kala rapat bersama. Hal itu menurut Irma guna menumbuhkan kehormatan dalam hubungan kemitraan mereka.
“Mohon maaf, Pak Menteri, tolong lihat, Pak Menteri, saya lagi bertanya sama Anda. Bisa nggak Bapak berhenti di situ dulu, lihat ke kita, karena kita lagi bicara dengan Bapak. Mohon maaf, Pak,” kata Irma kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/1/2022).
Politikus NasDem itu menyebut merasa tak dihargai oleh Menkes jika tak dilihat secara langsung kala sedang berbicara. “Saya merasa nggak Bapak hargai kalau Bapak nggak lihat saya ketika saya bicara,” kata dia.
“Saya ingin mengingatkan Pak Menkes. Kalau kawan-kawan, kami ini bicara, tolong dilihat mukanya agar kami ini merasa dihargai dan dihormati. Karena hampir semuanya teman-teman itu mengatakan kepada saya, ‘kalau ngomong dengan Menkes itu Pak Menkes itu tidak pernah melihat muka kita’ begitu,” kata Irma.
Irma lantas menilai sedari awal, Budi juga tidak memperhatikan dengan betul pemaparan yang disampaikan oleh Direktur Utama Direktur Utama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ali Ghufron Mukti, dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ine Mulyati.
“Saya tadi lihat DJSN bicara, Pak Menteri sibuk sendiri. Ketika BPJS bicara Pak Menteri pun sibuk sendiri. Nah, saya ingin tanya, Pak Menteri tahu nggak sih, apa yang disampaikan oleh Direktur BPJS tadi atau DJSN tadi, gitu. Karena ini penting karena ketiga institusi ini ada kaitannya terhadap rapat kita hari ini,” lanjut Irma.
Lebih lanjut, Irma kemudian juga menyoroti program Kemenkes terkait kebutuhan dasar kesehatan (KDK) pada tahun-tahun mendatang. Irma kemudian juga menekankan perihal perbaikan fasilitas dan mutu rumah sakit.
Ia lantas menyoroti alat kesehatan (alkes) yang tidak merata di sejumlah kabupaten/kota. Selain itu, pemenuhan sumber daya tenaga kesehatan juga tidak merata dengan banyaknya laporan rumah sakit di kabupaten/kota yang tidak mempunyai dokter spesialis seperti jantung.
Irma juga meminta agar Kemenkes, BPJS, dan DJSN saling bersinergi dan tidak bekerja sendiri-sendiri berdasarkan ego sektoral. Ia mengingatkan bahwa ketiga instansi itu perlu tetap terkoneksi dengan Kemenkeu untuk menangani permasalahan anggaran dan program.
“Tapi saya tahu persis kok anggaran Menkes besar sekali, pasti bisa, tinggal bagaimana program-program yang sudah disampaikan itu diterjemahkan dan diimplementasikan. Saya mau lihat, perbaikan rumah sakit misalnya soal pengendalian mutu,” ujar Irma.
